Bidang Pemerintahan, Investasi dan Hukum

PHRI percaya bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan hubungan yang harmonis dengan seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah dan DPR. Langkah-langkah yang dilakukan oleh PHRI adalah dengan memberikan data, analisis, proyeksi sesuai dengan kompetensi serta melakukan dialog-dialog (lobi-lobi) dengan pemerintah dan DPR. Atas dasar masukan yang diberikan oleh PHRI diharapkan peraturan-peraturan yang dibuat eksekutif bersama legislatif dapat menciptakan iklim yang kondusif terhadap perkembangan industri pariwisata. Jadi dengan peraturan atau hukum yang jelas dan kondusif, diharapkan semua anggota akan merasa “terlindungi”. Di samping tersebut di atas, secara spesifik anggota PHRI akan mendapatkan manfaat seperti berikut ini.

• Setiap anggota yang menemui hambatan di bidang birokrasi (pemerintah), PHRI akan memfasilitasi selama berada dalam koridor hukum dan aturan sehingga hambatan-hambatan teknis, birokrasi dan sejenisnya tidak menjadi penghalang/memperlambat dalam melaksanakan usaha yang pada akhirnya dapat membebani dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
• Setiap anggota yang melakukan investasi dan dalam operasionalnya menemukan masalah, PHRI bersedia menjadi fasilitator dengan pihak-pihak terkait selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan aturan-aturan lain.

Apabila anggota PHRI memiliki persoalan hukum dalam menjalankan usaha, maka akan lebih baik sebelum menjadi sengketa hukum diupayakan untuk dibicarakan di internal terlebih dahulu. Dimungkinkan dengan cara tersebut masalah hukum dapat diselesaikan dengan cara yang lebih simpatik dan PHRI bersedia dan

• berusaha menjadi mediator dan fasilitator sesuai dengan batas kewenangan.