Kesiapsiagaan Bencana

PEDOMAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI GEMPA BUMI DAN TSUNAMI BERBASIS MASYARAKAT

1.  Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kesrusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana dan korban meninggal di Indonesia terdapat kecenderungan mengalami peningkatan. Bencana yang menelan korban meninggal paling banyak adalah akibat gempa bumi dan tsunami meskipun kejadian bencana yang sering terjadi adalah banjir. fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat beluym memiliki kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami sehingga jumlah korban jiwa meninggal akibat bencana ini masih cukup banyak. Posisi Indonesia yang terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik selain membuat Indonesia kaya akan cadangan mineral sekaligus mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dan tsunami. Terdapat 172 kabupaten/kota yang beresiko tsunami (Tsunami Risk Assesment 2012, BNPB).

Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan diantaranya termasuk kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan gempa bumi dan tsunami dilaksanakan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. Dalam rencana penanggulangan bencana kesiapsiagaan merupakan pilihan tindakan penanggulangan bencana setelah dilakukan analisis kemungkinan dampak bencana. Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan bahwa kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha. Mengingat masyarakat merupakan korban potensial di daerah beresiko bencana dan yang pertama-tama menghadapi bencana adalah masyarakat, maka pendekatan kesiapsiagaan gempa bumi dan tsunami yang dibangun adalah berbasis masyarakat. Agar pemerintah terutama tingkat kabupaten dan kota, kelompok pedulai, dan masyarakat itu sendiri dapat melakukan upaya kesiapsiagaan terhadap gempa bumi dan tsunami, dibutuhkan adanya pedoman umum yang akan menjadi acuan pelaksanaannya.