M U K A D I M A H
BAHWA CITA-CITA KEMERDEKAAN INDONESIA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1945, HANYA DAPAT DICAPAI DENGAN MENGISI PEMBANGUNAN NASIONAL DI SEGALA BIDANG KEHIDUPAN SECARA SEIMBANG, SERASI DAN BERKESINAMBUNGAN BAIK LAHIR MAUPUN BATHIN DENGAN BERLANDASKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945.
BAHWA PEMBANGUNAN EKONOMI ADALAH MERUPAKAN BAGIAN DARI PEMBANGUNAN NASIONAL, YANG MELIPUTI JUGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA.
BAHWA PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAPAT DIWUJUDKAN DENNGAN PERANAN AKTIF PARA PELAKUNYA, TERMASUK BA-DAN USAHA PERHOTELAN, RESTAURAN/RUMAH MAKAN, JASA PANGAN DAN JASA BOGA SERTA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERSATU DALAM SATU WADAH.
BAHWA AGAR WADAH TERSEBUT BERHASIL GUNA DAN BERDAYA GUNA DALAM MENGEMBAN SERTA MELAKSANAKAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN DAN BAGI KEMAJUAN ANGGOTA. MAKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN USAHA PERHOTELAN DAN JASA AKOMODASI, RESTAURAN/RUMAH MAKAN, JASA PANGAN DAN JASA BOGA SERTA LEMBAGA PENDIDIKAN PARIWISATA BIDANG HOTEL DAN RESTORAN MENGIMPUN DIRI DALAM SATU ORGANISASI YANG DISEBUT PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA YANG MERUPAKAN KELANJUTAN DARI INDONESIA TOURIST HOTEL ASSOCIATION (ITHA) YANG DIDIRIKAN PADA TAHUN 1969.
BAB I
NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia disingkat PHRI dan dalam hubungan antar bangsa, organisasi ini disebut Indonesia Hotel & Restaurant Association disingkat IHRA.
Pasal 2
Waktu dan Tempat Kedudukan
- PHRI merupakan kelanjutan dari organisasi Indonesia Tourist hotel Association disingkat ITHA didirikan pada tanggal 9 februari 1969.
- PHRI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- PHRI berpusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.
BAB II
KEDAULATAN, AZAS dan SIFAT
Pasal 3
Kedaulatan
Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional ( Munas )
Pasal 4
Azas
PHRI berazaskan Pancasila
Pasal 5
Sifat
PHRI adalah Organisasi yang berorientasi kepada pembangunan dan peningkatan kepariwisataan, dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan nasional serta merupakan wadah pemersatu dalam memperjuangkan dan menciptakan iklim usaha yang menyangkut harkat dan martabat pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa pariwisata perhotelan dan jasa akomodasi, restoran/rumah makan, jasa pangan dan jasa boga serta lembaga pendidikan pariwisata.
BAB III
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 6
Tujuan
- Ikut serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam jiwa dan semangat UUD 1945
- Untuk pembinaan maka PHRI menempatkan diri sebagai wadah hotel dan restoran/rumah makan, jasa boga dan jasa pangan serta lembaga pendidikan pariwisata untuk menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan serta turut malaksanakan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan pariwisata pada khusunya, sehingga mampu berperanserta, baik skala nasional maupun internasional.
Pasal 7
Usaha
Guna mancapai tujuannya, maka PHRI berusaha untuk :
- Membina, membangun dan mengembangkan badan-badan usaha yang bergerak di bidang perhotelan,restoran/rumah makan, jasa boga dan jasa pangan serta pendidikan Hotel dan Restoran.
- Turut serta mengembangkan potensi kepariwisataan nasional secara serasi, seimbang, selaras antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
- Memajukan dan menumbuhkan semangat kepariwisataan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan pada seluruh potensi bangsa.
- Membantu dan membina usaha para anggota, memberikan perlindungan, menerima masukan, memberi bimbingan dan konsultasi serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu anggota.
- Menggalang kerjasama dan solidaristas sesama anggota dan seluruh unsur serta potensi kepariwisataan nasional maupun internasional.
- Berperan aktif dalam kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri, untuk meningkatkan dan memantapkan iklim usaha kepariwisataan.
- Melakukan kegiatan penelitian, perencanaan dan pengembangan usaha.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai asosiasi profesi jasa pariwisata lainnya.
- Memajukan dan mengembangkan industri kepariwisataan dalam arti kata yang seluas-luasnya.
BAB IV
LAMBANG DAN LAGU
Pasal 8
- Lambang organisasi ialah kembang melur imajinatif berwarna biru bertatahkan huruf PHRI berwarna kuning emas.
- Untuk hubungan antar bangsa, kembang melur imajinatif berwarna biru, bertatahkan huruf IHRA berwarna kuning emas.
- Lambang dan atribut-atribut organisasi lainnya diatur dan ditetapkan oleh Munas.
- Mars PHRI adalah lagu resmi PHRI.
BAB V
FUNGSI DAN PERANAN
Pasal 9
Fungsi
- Sebagai wadah pemersatu badan usaha hotel, restoran/rumah makan, jasa boga dan jasa pangan dan lembaga pendidikan pariwisata.
- Pembina bagi asosiasi profesi di lingkungan hotel dan restoran/rumah makan, jasa boga dan jasa pangan dan lembaga pendidikan pariwisata.
- Wadah untuk meningkatkan kerjasama antar anggota dengan organisasi lain di dalam dan diluar negeri.
Pasal 10
Peranan
Berperan sebagai mitra pemerintah dengan mengutamakan kegiatan di bidang industri kepariwisataan.
BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 11
Anggota
- Yang dapat menjadi anggota adalah badan usaha perhotelan, badan usaha restoran/rumah makan, badan usaha jasa boga, badan usaha jasa pangan, asosiasi profesi dan lembaga pendidikan bidang hotel dan restoran yang diusulkan oleh Badan Pimpinan Cabang (BPC) dan Badan Pimpinan Daerah (BPD) serta disahkan oleh Badan Pimpinan Pusat (BPP).
- Keanggotaan dalam organisasi terdiri dari :
- Anggota Biasa
- Anggota Luar Biasa
- Anggota Kehormatan
BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12
Susunan dan Kedudukan
Susunan organisasi dan kedudukannya ialah :
- Badan Pimpinan Pusat (BPP) berkedudukan di Ibukota Negara.
- Badan Pimpinan Daerah (BPD) berkedudukan di Ibukota Propinsi.
- Badan Pimpinan cabang (BPC) berkedudukan di kabupaten/Kota.
Pasal 13
- Kekuasaan dan wewenang organisasi dipegang oleh Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab)
- Musyawarah Nasional (Munas) merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi.
- Musyawarah daerah (Musda) merupakan forum permusyawaratan Daerah untuk menetapkan program kerja Daerah dan memilih Pengurus badan Pimpinan daerah (Musda).
- Musyawarah Cabang (Muscab) merupakan forum permusyawaratan anggota untuk menetapkan program kerja Cabang dan memilih Pengurus Badan Pimpinan Cabang (BPC)
Pasal 14
Kepemimpinan
- Kepemimpinan organisasi ditingkat Pusat dipegang oleh Badan Pimpinan Pusat (BPP), ditingkat Propinsi dipegang oleh Badan Pimpinan Daerah (BPD) dan di tingkat Kabupaten/Kota dipegang oleh Badan Pimpinan Cabang (BPC).
- Badan Pimpinan Pusat (BPP) terdiri dari Dewan Pengurus dan Badan Pelaksana.
- Badan Pimpinan Daerah (BPD) terdiri dari Dewan Pengurus Daerah dan Badan Pelaksana.
- Badan Pimpinan Cabang (BPC) terdiri dari Dewan Pengurus Cabang dan Badan Pelaksana.
Pasal 15
Badan-badan Khusus
Untuk melaksanakan program dan atau kegiatan bidang tertentu yang memerlukan penanganan khusus, dibentuk badan atau lembaga khusus yang berciri profesi.
BAB VIII
KEUANGAN/HARTA BENDA
Pasal 16
Keuangan dan harta benda organisasi diperoleh dari:
- Uang pangkal dan iuran anggota
- Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat
- Sumbangan yang tidak mengikat
BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
PEMBUBARAN
Pasal 17
Perubahan Anggaran Dasar
Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
Pasal 18
Pembubaran
- Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan milik organisasi akan diputuskan di dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.
BAB X
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 19
Peraturan-peraturan dan badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
BAB XI
PENUTUP
Pasal 20
- Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
- Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan